Penyalahgunaan Visa Kunjungan untuk tujuan bekerja dan keberadaan pekerja ilegal menimbulkan Kerugian Negara yang signifikan pada berbagai sektor ekonomi. Meskipun pekerja ilegal sering mengisi pekerjaan dengan upah rendah yang mungkin dihindari oleh warga lokal, biaya yang ditimbulkan dari keberadaan mereka jauh melebihi manfaat sesaat. Dampak terbesar terlihat pada sektor perpajakan, jaminan sosial, dan stabilitas pasar tenaga kerja.
Salah satu Kerugian Negara paling langsung adalah hilangnya pendapatan pajak. Pekerja ilegal umumnya dibayar tunai atau melalui sistem yang tidak tercatat, sehingga mereka tidak membayar pajak penghasilan, padahal mereka menggunakan fasilitas publik seperti infrastruktur dan layanan kesehatan yang dibiayai oleh pajak. Peningkatan jumlah transaksi underground ini menciptakan ekonomi bayangan yang sulit diukur dan dikendalikan oleh pemerintah.
Dampak ekonomi lainnya adalah tekanan pada sistem jaminan sosial dan layanan publik. Meskipun pekerja ilegal tidak berkontribusi pada dana jaminan sosial, anak-anak mereka berhak atas pendidikan publik, dan mereka mungkin memerlukan layanan kesehatan darurat. Biaya untuk menyediakan layanan ini dibebankan pada pembayar pajak yang sah, sehingga meningkatkan Kerugian Negara dan menciptakan beban fiskal yang tidak proporsional bagi warga yang taat hukum.
Kerugian Negara juga timbul dari distorsi pasar tenaga kerja. Kehadiran pekerja ilegal cenderung menekan upah di sektor-sektor tertentu, khususnya pekerjaan manual berketerampilan rendah. Kondisi ini merugikan pekerja lokal berketerampilan serupa, karena upah mereka tidak dapat bersaing dengan biaya tenaga kerja yang sangat rendah dari pekerja ilegal. Ini menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan standar hidup dan upah minimum.
Meskipun Kerugian Negara jelas terjadi di sektor formal, ada pula biaya yang tidak berwujud. Penegakan hukum dan upaya deportasi pekerja ilegal memerlukan alokasi anggaran yang besar dan sumber daya manusia yang intensif. Biaya yang dikeluarkan untuk patroli perbatasan, operasi imigrasi, dan sistem peradilan untuk menangani kasus-kasus terkait imigrasi ilegal menambah beban fiskal yang harus ditanggung negara.
Untuk mengatasi Kerugian Negara ini, diperlukan penegakan hukum imigrasi yang lebih ketat, terutama pada pengusaha yang secara sengaja mempekerjakan pekerja tanpa izin yang sah. Sanksi berat bagi perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengurangi insentif ekonomi untuk mempekerjakan pekerja ilegal dan mendorong kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.