Pendidikan homeschooling atau sekolah rumah semakin diminati, menawarkan fleksibilitas kurikulum dan lingkungan belajar yang personal bagi anak. Namun, validitas ijazah dan pengakuan mutu pendidikan yang diperoleh melalui jalur ini seringkali dipertanyakan. Oleh karena itu, penetapan Standar Akreditasi yang jelas dan ketat bagi penyelenggara pendidikan jarak jauh (PJJ) menjadi sangat krusial. Standar Akreditasi ini memastikan bahwa kualitas pendidikan homeschooling setara dengan pendidikan formal. Pengakuan mutu melalui Standar Akreditasi yang terjamin ini memberikan kepastian bagi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau memasuki dunia kerja, sehingga menjamin jalan mereka menuju Kemandirian Finansial.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) telah memperbarui instrumen akreditasi untuk lembaga PJJ yang menaungi homeschooling. Peraturan baru yang berlaku sejak 10 Maret 2025 ini lebih menekankan pada empat komponen: kurikulum yang terdokumentasi, kualifikasi pengajar/tutor, fasilitas pendukung digital, dan penilaian autentik berbasis proyek. Ketua BAN-S/M, Bapak Dr. Ir. Gunawan Saputro, M.T., menyatakan bahwa akreditasi kini bukan hanya menilai administrasi, tetapi substansi pembelajaran. “Kami menargetkan semua pusat kegiatan belajar homeschooling wajib mengajukan akreditasi ulang sebelum akhir tahun 2026. Lembaga yang tidak memenuhi Standar Akreditasi tidak akan dapat menyelenggarakan ujian kesetaraan,” jelas Dr. Gunawan dalam workshop akreditasi PJJ pada hari Selasa, 15 April 2025.
Penyelenggara homeschooling kini wajib mendaftarkan siswanya ke Dinas Pendidikan (Disdik) setempat sebagai peserta didik pendidikan kesetaraan. Kepala Disdik, Ibu Siti Rohani, S.Pd., M.A., menambahkan bahwa Disdik akan melakukan monitoring dan evaluasi lapangan setidaknya sekali per tahun ke setiap kelompok belajar yang terdaftar. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses pembelajaran benar-benar terjadi dan tidak hanya sekadar formalitas.
Aspek integritas penyelenggaraan ujian juga menjadi perhatian serius. Ijazah yang dikeluarkan harus terbebas dari praktik kecurangan. Pihak kepolisian sektor, melalui Unit Reserse Kriminal (Reskrim), seringkali memberikan penyuluhan kepada pengelola homeschooling terkait risiko hukum pemalsuan data atau ijazah. Kompol Deddy Hermanto, S.H., M.H., dari Unit Reskrim, mengingatkan pada Rabu, 16 April 2025, pukul 11.00 WIB, bahwa tindakan memalsukan ijazah adalah kejahatan serius. “Kami akan menindak tegas setiap praktik yang merusak integritas sistem pendidikan, termasuk jalur homeschooling,” tegas Kompol Deddy. Dengan adanya Standar Akreditasi yang jelas dan pengawasan ketat, homeschooling dapat diakui sebagai jalur pendidikan yang valid dan bermutu. Ini memberikan kepastian bagi siswa untuk memiliki kualifikasi yang diakui secara nasional, yang merupakan bekal penting dalam meniti karier dan mencapai Kemandirian Finansial di tengah kompetisi yang ketat.